Pada 10 April 2023, Mayor Jenderal TNI Kunto Arief Wibowo selaku Panglima Kodam (Pangdam) III/Siliwangi, membuat tulisan opini berjudul “Etika Menuju
 |
| Peran TNI sangat strategis dalam Pemilu 2024 |
Jakarta (Indonesia Mandiri) – Pada 10 April 2023, Mayor Jenderal TNI Kunto Arief Wibowo selaku Panglima Kodam (Pangdam) III/Siliwangi, membuat tulisan opini berjudul “Etika Menuju 2024”. Dalam tulisannya, Pangdam memaparkan tentang persoalan kondisi kebangsaan, khususnya terkait dengan Pemilu yang akan digelar pada 2024 mendatang.
Tulisan ini langsung mendapat reaksi positif dari berbagai pihak yang selama ini berharap TNI mengambil sikap terhadap situasi kebangsaan yang sedang tidak baik-baik saja. Ibarat oase di padang pasir, ada secercah sinar di tengah kegelapan, ada harapan di tengah keputusasaan.
Meski demikian ada juga pihak merasa terganggu dengan tulisan Mayjen TNI Kunto. Sehingga ada kekuatiran beliau akan “ditegur”. Ternyata kekuatiran terbukti, walau tak bisa dibuktikan keterkaitannya. Yaitu demosi dari posisi bergengsi sebagai Pangdam Siliwangi di Bandung menjadi Wakil Komandan Komando Pembina Doktrin, Pendidikan Dan Latihan Angkatan Darat (Wadankodiklatad). Kebetulan bermarkas di Bandung juga.
Meski sulit dibuktikan keterkaitannya, tapi mutasi Jenderal Kunto dengan mudah bisa dibaca sebagai “mutasi politis”. Karena tulisannya dinilai sangat berani terkait situasi politik belakangan ini, khususnya mengenai pilpres 2024. Yang perlu dicermati dari "mutasi politis" Jenderal Kunto adalah tindakan “pencopotan” beliau dari posisi Panglima Kodam Siliwangi.
Sangat tepat diksi “pencopotan” untuk menggambarkan mutasi politis ini. Sebab mutasi itu sangat terasa sebagai “hukuman” untuk tulisan Mayjen Kunto, putra Jenderal (Purn) Try Sutrisno – mantan Wapres-- bisa dikatakan dipindahkan dari shaf (baris) depan TNI ke shaf belakang.
Selanjutnya, kita akan mencermati apakah mutasi terhadap Jenderal Kunto hanya sebatas tindakan Panglima TNI saja? Tetapi, mengingat hiruk-pikuk yang disebabkan tulisan Mayjen Kunto di Kompas itu, sangatlah wajar kalau Panglima TNI mendapat perintah, atau minimal arahan, agar Kunto “dibuang”. Demosi Kunto ke Kodiklatad membuka penafsiran logis bahwa dia memang dibuang.
Tulisan Mayjen Kunto tak mungkin keluar begitu saja sebagai sikap pribadi. Kunto bukanlah perwira tinggi yang biasa melakukan kecerobohan. Dengan merilis tulisan yang memang politis itu, Jenderal Kunto tentu sudah mengkalkulasikan dampaknya. Beliau paham betul dengan siapa dia akan berhadapan.
Sebagai seorang pemimpin, bisa dipastikan Mayjen Kunto tahu persis resiko yang akan menimpanya. Karena inilah karakter seorang pemimpin : berani mengambil keputusan dan mengambil resiko. Karena apapun resiko yang dihadapinya, Mayjen Kunto bisa tetap menjadi "icon" seorang patriot yang terikat dengan sumpahnya sebagai seorang prajurit.
Sejauh ini tidak terdengar pro-kontra di jajaran elit TNI. Artinya, tulisan Mayjen Kunto tidak mengganggu kekompakan pimpinan TNI. Bahkan terlihat ada semacam perasaan “terwakili” di kalangan militer lewat tulisan mantan Pangdam Siliwangi ini. Sementara itu sebaliknya yang justru aneh adalah ketidakkompakan para purnawirawan yang terbelah mendukung tiga capres yang sudah dipasarkan ke publik.
Suatu situasi yang menjadi dampak langsung dari berlakunya UUD NRI 1945 atau UUD 2002, yaitu terpecahnya para purnawirawan menjadi pendukung/sekaligus bisa diartikan menjadi pengikut dari para capres yang secara kualitas dan integritas pasti ada di bawah para purnawirawan pengikutnya.
 |
| Mayjen TNI Kunto Arief Wibowo |
Fenomena Mayjen Kunto menjadi menarik. Apapun dan dimanapun posisi dan jabatannya pasti diharapkan oleh rakyat bisa menjadi "icon" persatuan bangsa Indonesia yang terbelah akibat pilpres langsung, khususnya di kalangan TNI. Bravo Jenderal, Ibu Pertiwi memanggilmu.
Foto: Istimewa
