Pemerintah Perkuat Program Gerakan Nasional Penggunaan Produk Dalam Negeri

Indonesia Mandiri - "Tahun 2023 kita harus menyelenggarakan Temu Bisnis sebanyak empat kali untuk mencapai target belanja PDN (produk dalam negeri) se

Pemerintah pacu program penggunaan produk dalam negeri di 2023

Jakarta (Indonesia Mandiri) – "Tahun 2023 kita harus menyelenggarakan Temu Bisnis sebanyak empat kali untuk mencapai target belanja PDN (produk dalam negeri) senilai minimal 95 persen anggaran barang dan jasa dan penayangan 5 juta produk dalam negeri di e-katalog, meningkatkan permintaan domestik terhadap PDN, dan meningkatkan jumlah onboarding UMKM/IKM ke ekosistem digital," kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut B. Panjaitan.

Luhut mengutarakan hal itu saat rapat koordinasi Persiapan Temu Bisnis V PDN bertema Afirmasi Pembelian dan Pemanfaatan Produk Dalam Negeri Dalam Rangka Bangga Buatan Indonesia terkait di Kantor Kemenko Marves, Jakarta (3/1).

Temu Bisnis V dilaksanakan untuk merealisasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2/2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pada 2023, lanjut Luhut, ekonomi Indonesia masih tumbuh kuat sebagaimana proyeksi International Monetary Fund (IMF) Dana Moneter Internasional. Bahkan lebih baik dibanding negara Asia lainnya. Selain itu, angka Purchasing Managers' Index (PMI) Manufaktur Indonesia juga meningkat menjadi 50,9 pada Desember 2022, lebih tinggi dari rerata sepuluh tahun dan diproyeksikan terus naik pada 2023 dan 2024. Ini mengartikan permintaan terhadap produk dalam negeri masih kuat.

Pada Temu Bisnis Tahap I-2022 lalu, berjalan baik dengan dihadiri Presiden dan mampu mencatat rekor MURI sebagai transaksi terbesar belanja produk dalam negeri dalam tiga hari, serta diikuti seminar terkait identifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), proses pendaftaran e-katalog, dan diskusi serta konsultasi belanja Produk Dalam Negeri (PDN).

Hingga 2 Januari 2022, realisasi belanja PDN oleh K/L/PD/BUMN mencapai Rp698,68 triliun atau 69,78 persen dari komitmen Rp1.001,26 triliun. Sebanyak 10 K/L dengan anggaran terbesar telah merealisasikan 64,55 persen komitmen belanja PDN.

"Tantangan peningkatan realisasi PDN yaitu keterbatasan ketersediaan PDN untuk substitusi impor, kapasitas produksi PDN, dan varian dan jumlah produk di e-katalog," jelas Luhut. Di samping itu, juga disebutkan ada lima aspek yang harus diperbaiki dalam temu Bisnis V PDN berikutnya.

Menko Marves gelar rapat bersama lintas kementerian/lembaga 

Yakni penajaman identifikasi kebutuhan produk belanja pemerintah, peningkatan jumlah industri atau UMK dalam negeri sebagai substitusi impor, peningkatan jumlah peserta showcase dalam negeri, pembelian secara langsung melalui e-katalog; dan pelibatan masyarakat umum (ma).