Meluruskan Sejarah Dirgahayu Transjakarta

Indonesia Mandiri

Transjakarta terus berkembang menjadi sarana transportasi yang diandalkan

Jakarta (Indonesia Mandiri) – Pada 15 Januari 2004, yakni 19 tahun silam di Halte Gelora Bung Karno (GBK), Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso meresmikan dimulai beroperasinya layanan transportasi modern atau Bus Rapid Transportation (BRT), yang kemudian dikenal dengan sebutan Transjakarta (TJ) atau busway.

Darmaningtyas, pemerhati transportasi dan pendidikan, mengamati perkembangan TJ sejak awal beroperasi hingga kini. “Saat itu saya memantau di Halte Kota dan melihat antrean panjang mengular orang-orang yang akan mencoba naik TJ karena sebagai bentuk sosialisasinya selama dua minggu digratiskan,” ujar pria kelahiran Gunung Kidul, DI Yogyakarta (1962).

Darmaningtyas memiliki catatan khusus terkait sejarah beroperasinya TJ, yang menurutnya, masih banyak public belum mengetahuinya. Proses anggaran TJ sendiri sudah sejak 2002, tapi baru mulai konstruksi pada 2003. Sehingga pertengahan Januari 2004 sudah bisa dilaksanakan. Berikut tulisannya.

Awalnya, hujatan kepada Gubernur Sutiyoso melalui media massa cetak/elektronik amat keras. Kebetulan saat itu belum ada medsos, paling medsosnya berupa mailing lisst saja, sehingga suaranya masih terkontrol dari pemberitaan media massa. Seandainya proses pembangunan TJ itu saat ini dan gubernurnya tidak tegas, mungkin batal dibangun. Kita merasa beruntung, karena Gubernur Sutiyoso saat itu memiliki sikap yang tegas untuk mewujudkan layanan transportasi umum yang memiliki jalur khusus sehingga menjadi pilihan warga Jakarta dan sekitarnya untuk bertransportasi.

Tingginya minat masyarakat untuk menggunakan layanan TJ itu menjadi tiket tersendiri bagi Gubernur Sutiyoso untuk membangun koridor berikutnya. Sehingga di 2006 dapat dioperasikan Koridor 2-7 dan sampai masa akhirnya (Oktober 2007) terbangun 10 koridor. Sayang penggantinya yang mengaku ahlinya Jakarta (Fauzi Bowo) tidak berminat melanjutkan pembangunan busway, sehingga infrastruktur Koridor 8-10 yang sudah usai di akhir 2007 baru dioperasikan pada September 2010 atau mangkrak lebih dari 2,5 tahun.

Fauzi Bowo hanya berhasil memulai pembangunan Koridor 11 (Kampung Melayu – Pulo Gebang) dan itu pun peresmiannya sudah pada masa Gubernur Jokowi. Di era Gubernur Jokowi membangun Koridor 12 (Penjaringan – Sunter Kelapa Gading), dan pada masa Gubernur Ahok dibangun Koridor 13 (Ciledug – Tendean). Sedangkan Gubernur Anies membangun integrasi dengan angkutan massal lainnya, baik MRT, LRT, maupun dengan KRL Jabodetabek. Juga mengintegrasikan layanan antara bus besar dengan bus kecil.

Pada Maret 2014 bentuk kelembagaan pengelola TJ berubah dari UPT (Unit Pelaksana Teknis) dengan pengelolaan keuangan BLU (Badan Layanan Umum) menjadi perseroan terbatas (PT). Perubahan bentuk kelembagaan tersebut diharapkan memacu proses percepatan perbaikan maupun pengembangan layanan TJ dan sekaligus mengurangi besaran PSO (public service obligation) yang harus diberikan Pemprov DKI Jakarta ke TJ. Sayang setelah menjadi PT, kecenderungannya justru PSO makin naik, bukan menurun.

Perdebatan Hut TJ

Sejak menjadi PT, terutama paska 2016, muncul perdebatan soal HUT TJ. Mereka yang datang ke TJ setelah menjadi PT, menganggap HUT TJ adalah saat ditandatanganinya Akte Pendirian PT TJ tanggal 27 Maret. Sementara yang hadir di TJ sebelum berbentuk PT, menilai HUT TJ itu adalah 15 Januari 2004, yaitu saat dimulainya operasi pertama kali TJ/busway di Jakarta. Tanggal ini adalah lumrah dianut oleh semua institusi.

Guna meluruskan sejarah Hut TJ, kita dapat mencari referensi dari tempat lain. Pertama, PT Kereta Api Indonesia (Persero) memperingati Hut ke-77 pada 28 September 2022 lalu. Padahal, nama PT KAI itu baru muncul setelah reformasi (1998). Pedoman peringatan Hut PT KAI bukan pada penandatangan Akta PT KAI. Tapi saat penguasaan perkeretaapian Indonesia oleh bangsa Indonesia sendiri pada 28 September 1945.

Kedua, Perum DAMRI selalu memperingati Hut-nya pada 25 November 2022 lalu ke-76. Padahal kalau mengacu penamaan Perum DAMRI, maka Hut Perum DAMRI jatuh pada 29 September dan 2022 yang ke-40 tahun.

Ketiga, contoh lain di dunia politik. PDIP tanggal 10 Januari lalu memperingati Hut ke-50. Padahal nama PDIP baru dikenal pada 1999. Sebelumnya hanya PDIP saja. Peringatan Hut PDIP ke-50 dihitung dari terbentuknya PDI sejak 1973. Bukan pada perubahan nama dari PDI ke PDIP

Kini hadir bus Transjakarta dengan tenaga listrik

Berdasarkan ketiga contoh itu, jelas peringatan Hut PT TJ ya 15 Januari. Bukan 27 Maret, sesuai dengan akta pendirian PT TJ. Karena kehadiran PT TJ itu bagian tak terpisahkan dari sejarah kelembagaan pengelola TJ. Bukan suatu institusi baru sama sekali. Layanan TJ ada terlebih dulu, baru muncul kelembagaan PT TJ.

Semoga tulisan ini dapat memperjelas insan TJ yang masih bersikukuh sebut Hut TJ pada 27 Maret. Yang benar adalah 15 Januari. Sejarah tidak boleh dibelokkan. Mengganti HUT TJ dari 15 Januari menjadi 27 Maret adalah pembelokan sejarah. Sama saja tidak menghargai jerih payah para pendiri TJ yang penuh perjuangan dan dicaci maki warga yang menentangnya.

Selamat HUT Ke-19 Transjakarta, semoga dapat melayani warga lebih baik. Tepat di usia ke-19 ini PT TJ memiliki nahkoda baru, M.Kuncoro Wibowo, mantan Direktur SDM dan IT PT KAI, yang bersama-sama Ignatius Jonan saat itu) membenahi layanan KAI menjadi sarana transportasi yang berkeselamatan dan beradab.

Semoga kehadiran Kuncoro Wibowo sebagai Direktur Utama (DU) PT TJ juga membawa perbaikan yang nyata untuk layanan TJ, sehingga TJ akan menjadi sarana transportasi kebanggaan warga DKI Jakarta dan sekitarnya. (Ki Darmaningtyas penulis buku Manajemen Transjakarta (2012) dan Memberesi Transjakarta Busway (2014).

Foto: abri