Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan/Menko Polhukam Mahfud MD membuka Rapat Pimpinan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia/Rapim
Menko Polhukam bersama Kepala Bakamla |
Menko Polhukam selaku ketua forum keamanan, keselamatan dan penegakan hukum di laut mengharapkan adanya peningkatan kinerja Bakamla kedepan. Pertama, pertajam organisasi pada tataran eselon pelaksana yang terdispersi melingkupi wilayah Indonesia. Kedua, lengkapi piranti lunak untuk kepentingan pembinaan dan penggunaan kapal patroli serta berbagai standart operating prosedure (sop) sebagai pedoman standar keamanan laut nasional.
Ketiga, perbanyak SDM pelaut-pelaut yang tangguh dan hebat di laut, yang mampu bertahan hadapi tantangan alam laut dan yang menguasai taktis dan teknis kepelautan. Setelah itu lengkapi juga dengan kemampuan pertolongan dan keselamatan di laut, serta kemampuan penegakan hukum di laut hingga penyidikan.
Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Aan Kurnia sangat berterima kasih atas arahan dan dukungan Menko Polhukam, karena seiring dengan perkembangan Bakamla RI sesuai dengan tantangan terkini yang dihadapi.
Laksdya TNI Aan memaparkan kebijakan Kepala Bakamla RI di 2022, terkait tugas di seluruh Satuan Kerja (Satker). Ada empat ruang lingkup penekanan. Pertama, Direktif Presiden pada Rapim TNI/Polri 2022. Kedua, outcome dan evaluasi kinerja 2021. Tiga, situasi eksternal Bakamla RI terkait dengan political will pimpinan, Banglingstra, dan isu kamla potensial di 2022. Dan empat, sasaran dan penekanan arah kebijakan dan rencana pokok pada 2022.
”Oleh sebab itu, saya instruksikan kepada seluruh jajaran Bakamla RI untuk meningkatkan kedisiplinan dan menjadi contoh baik bagi lingkungan sekitar di manapun kalian berada. Baik di tempat tinggal maupun di lingkungan sekitar kantor Bakamla RI berada”, jelas Laksyda TNI Aan.
Soal keamanan laut, tambah Laksdya TNI Aan, merupakan bagian dari keamanan nasional yang sangat dipengaruhi oleh perkembangan lingkungan strategis global, regional dan nasional. Dalam tantangan global, saat ini konflik Rusia dan Ukraina, pandemi Covid-19, perubahan iklim dan masalah klasik dalam penggunaan senjata pemusnah massal atau weapon of mass destruction (WMD) menjadi salah satu fokus utama kita. Dalam tatanan regional sendiri, konflik Laut Natuna Utara, dinamika geopolitik (QUAD/AUKUS), sengketa batas wilayah dan BRI Initiative, perlu mendapat perhatian tersendiri.
Sedangkan dalam tatanan nasional, kebijakan pembatasan ekspor minerba, penyiapan Ibu Kota Nusantara (IKN), inflasi dan ancaman keamanan laut, seperti saling sahut menyahut mencari perhatian kita semua. Hal tersebut perlu menjadi perhatian karena secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi situasi dan kondisi keamanan khususnya di laut atau dalam lingkungan maritim.
“Menghadapi perkembangan lingkungan strategi global, regional dan nasional serta isu-isu keamanan maritim tersebut, maka saya menetapkan sasaran dan arahan kebijakan tahun 2022 untuk menjadi pelaksana setiap satker”, pesan Laksdya TNI Dr. Aan Kurnia.
Rapim Bakamla dilangsungkan secara hybrid |