Merawat Mangrove Menjaga Kedaulatan NKRI

“Jangan sampai batas negara ini tergerus oleh abrasi akibat tidak adanya ekosistem mangrove,” ucap Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan/Wamen

Presiden Jokowi (jaket merah) beberapa kali ikut menanam mangrove di sejumlah daerah

Jakarta (IndonesiaMandiri) – “Jangan sampai batas negara ini tergerus oleh abrasi akibat tidak adanya ekosistem mangrove,” ucap Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan/Wamen LHK Alue Dohong, saat memberikan keterangan pers secara daring terkait upaya Pemerintah rehabilitasi mangrove di Jakarta (11/10).

Wamen didampingi Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM), Hartono, Plt. Dirjen Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan (PDASRH) KLHK Helmi Basalamah, Deputi Perencanaan dan Evaluasi BRGM Satyawan Pudyatmoko dan Direktur Perencanaan dan Evaluasi Pengendalian Daerah Aliran Sungai Ditjen PDASRH KLHK, Saparis Soedarjanto.

Wamen menjelaskan, jika program penanaman mangrove sesuai arahan Presiden Jokowi, karena berguna untuk mempertahankan kestabilan bentang alam melalui salah satunya pengendalian abrasi laut dan mereduksi dampak dari bencana tsunami. Berkurangnya luas daratan akibat abrasi, berdampak pada berbagai macam kerusakan dan degradasi lingkungan. Parahnya lagi, dapat menenggelamkan pulau-pulau kecil. Bahkan tsunami bisa menimbulkan kerusakan besar dan merengut banyak korban jiwa.

Oleh karenanya, Alue menekankan, “rehabilitasi Mangrove berperan penting untuk menjaga kedaulatan ekonomi dan kedaulatan politik Indonesia berupa keutuhan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena wilayah hutan mangrove berada di pesisir-pesisir yang merupakan titik pangkal terluar untuk batas Laut Teritorial, Zona Ekonomi Eksklusif, dan Landas Kontinen wilayah Indonesia dengan batas wilayah laut negara lain disekitarnya.”

Hebatnya lagi dari Mangrove, tambah Alue, “juga berperan besar dalam pengendalian perubahan iklim melalui kemampuannya dalam menyimpan dan menyerap karbon 4-5 kali lebih banyak dari hutan tropis daratan. Semua keunggulan ekosistem mangrove tersebut menjadi pertimbangan penting yang menyatu dengan upaya menjaga kestabilan tata kelola bentang alam dan perbaikan mutu lingkungan.”

Selanjutnya perbaikan ekosistem mangrove secara parallel akan memperkuat sosial ekonomi masyarakat, serta mendorong pembangunan hijau melalu green economy. Ekosistem mangrove memiliki multi manfaat, seperti menjadi lahan budidaya ikan, kepiting, udang melalui pola silvofishery, pengolahan produk mangrove non-kayu, serta wisata alam juga memperkuat pengembangan kawasan industry yang hijau (green industrial park).

Manfaat merawat mangrove sangat banyak, termasuk ikut sejahterakan masyarakat lokal

Tak heran, sejak tahun 2020, pemerintah telah menjadikan rehabilitasi mangrove salah satu Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), karena menyerap ratusan ribu HOK (hari orang kerja) melalui penanaman bibit mangrove di ratusan ribu hektar areal pesisir yang terdegradasi. Jadi, dua manfaat besar dapat tercapai, yaitu meningkatnya tutupan hutan mangrove, secara paralel meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Untuk itu KLHK bekerjasama dengan BRGM gencar mempercepat langkah rehabilitasi mangrove. Tata kelola yang diinisiasi KLHK menjadi acuan bagi akselerasi rehabilitasi mangrove nasional seluas 600.000 ha di 9 propinsi prioritas sampai 2024, dilaksanakan oleh BRGM bersama KLHK c.q. Ditjen PDASRH KLHK beserta seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) tersebar di seluruh Indonesia (ma).