Sabang Jadi Pelabuhan Tanggap Darurat Di Masa Pandemi

Sabang (IndonesiaMandiri) – "Kita perlu manfaatkan momentum global pandemi ini untuk benefit ekonomi dan pemberdayaan pemerintah daerah," jelas Deput

 Lokasi strategis Pelabuhan Bebas Sabang bisa dikembangkan lebih luas sesuai perannya

Sabang (IndonesiaMandiri) –  "Kita perlu manfaatkan momentum global pandemi ini untuk benefit ekonomi dan pemberdayaan pemerintah daerah," jelas Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Basilio Dias Araujo.

Basilio mengutarakan hal ini, terkait optimalisasi konektivitas maritim, menindaklanjuti penandatanganan kerja sama antara Krakatau Bandar Samudera (KSP) dengan Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS) serta meninjau pengembangan Pelabuhan Bebas Sabang, yang berada paling Barat Indonesia (11/6).

“Pemerintah RI melalui Kemenko Marves sangat mengapresiasi langkah strategis yang dilakukan oleh KBS dan BPKS ini,” sebut Basilio. Selain meningkatkan dan mengoptimalkan konektivitas maritim, kerja sama ini juga diharap mampu mengembangkan sektor logistik yang dapat memperkuat rantai pasok global melalui jalur-jalur laut atau wilayah perairan strategis di Indonesia.

“Kerja sama ini dapat mendorong pengembangan dan revitalisasi penataan kawasan Sabang dan Cilegon-Banten menjadi salah satu poros logistik maritim, terutama komoditas penting dan curah di Indonesia,” sambung Basilio.

Kaitannya di masa pandemi Covid-19, tambah Basilio, Pelabuhan Bebas Sabang juga sangat strategis dan siap secara infrastrukturnya untuk dijadikan First Emergency Call-Response Port. Karena, Indonesia sebagai pengusung Resolusi PBB 75/17 berkomitmen melindungi pelaut global, dan  didukung 71 negara serta diadopsi pada 1 Desember 2020 di New York,  meminta negara-negara memfasilitasi masuknya kapal asing untuk menurunkan Pelaut sesuai Protokol Covid-19.

Kemenko Marves mendukung percepatan pengembangan Pelabuhan Sabang

“Rencana strategis ini akan mendorong sumber pembiayaan lain di luar APBN atau creative financing (keuangan kreatif) yang didukung banking system (sistem perbankan),” terang Basilio.Pengembangan ini tentunya juga didukung potensi ekonomi di wilayah Selat Malaka. Dalam pemaparannya, Basilio mengungkapkan jumlah kapal yang melintasi Selat Malaka hingga Selat Singapore mampu mencapai 120.000 kapal di 2020.

Karena itu juga, diperlukan sinergi antara BUMN dan Badan Usaha dalam rangka melakukan percepatan rencana pembangunan kawasan pelabuhan yang bernilai sangat strategis di Indonesia. “Ke depannya, Kemenko Marves akan mendorong swasta dan asosiasi terkait untuk berperan dalam pembangunan ekosistem transportasi maritim, terutama menjaga kestabilan dan keberlanjutan rantai pasok global untuk essential commodities (komoditas esensial),” ungkap Basilio (ma).