Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) melalui Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi (Deputi 3),
 |
| Program Tol Laut di Maluku dioptimalkan |
"Deputi 3 ditunjuk Pak Menko untuk menjadi person in charge (PIC) Tol Laut, sehingga saya berharap akan ada PIC juga di level kabupaten untuk menjadi penanggung jawab dalam mengembangkan program pengembangan wilayah ini," ucap Djoko.
Rusli menambahkan, pengembangan Pelabuhan Matui-Jailolo memiliki potensi besar, baik dari segi tata ruang, aksesibilitas, tata bangunan dan utilitas untuk mendukung demand-supply. Sebagai informasi, Pelabuhan Matui merupakan bagian dari Tol Laut T-15, memiliki rute Surabaya-Makassar-Jailolo-Morotai, kemudian kembali lagi langsung ke Surabaya.
Trayek T-15 ini dioperatori oleh PT Pelni menggunakan KM Logistik Nusantara 3. Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Kabupaten Halmahera Barat Wisnu mengungkapkan, panjang pelabuhan adalah 70 meter, lebar 8 meter, dan luas sisi darat 50x50 meter. "Kita pun sudah menyiapkan lahan seluas 6 hektar apabila ingin dilakukan pembangunan pelabuhan," jelasnya.
Secara keseluruhan, muatan balik di Pelabuhan Matui-Jailolo masuk menjadi salah satu dari lima pelabuhan dengan muatan balik terbesar di Indonesia. Jumlah kontainernya bisa mencapai 50 kontainer sekali jalan.
 |
| Kemenko Maritim dan Investasi terus pantau perkembangan program Tol Laut |
Selama ini, Kabupaten Halmahera Barat dikenal akan hasil bumi yang terbuat dari kelapa. Karena kini Jailolo dan Morotai sudah memiliki Tol Laut, olahan kelapa, seperti kelapa kering dan VCO pun dapat terdistribusi ke wilayah yang lebih luas dan menjangkau konsumen yang lebih banyak, termasuk ekspor ke beberapa negara melalui Surabaya.
Selain VCO, di Pelabuhan Matui-Jailolo juga sering membawa hasil bumi lainnya sebagai muatan balik ke Surabaya, seperti cengkeh, pala, ikan, cumi, dan arang. Wakil Bupati Halmahera Barat Djufri Muhammas mengaku senang dengan kedatangan Kemenko Marves. "Semoga Tol Laut ini bisa segera dipercepat dan semakin maju," harapnya.
Djoko menimpali, "kami akan berusaha untuk sinergikan, mengkolaborasikan, dan mengintegrasikan program Tol Laut beserta aspek pendukungnya bersama kementerian/lembaga yang masuk dalam Peraturan Presiden Nomor 27 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Angkutan Barang dari dan ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar, dan Perbatasan/3TP (bp).
