Indonesia Kini Miliki Buku Pedoman Desa Wisata 2021

Tangerang/Banten (IndonesiaMandiri) – “Pengembangan desa wisata yang berdasarkan pada pariwisata berbasis kebudayaan ini akan memberikan dampak positi

Pengembangan desa wisata digarap lintas kementerian/lembaga

Tangerang/Banten (IndonesiaMandiri) – “Pengembangan desa wisata yang berdasarkan pada pariwisata berbasis kebudayaan ini akan memberikan dampak positif bagi perekonomian rakyat. Mari kita jadikan 224 desa wisata sebagai simpul-simpul pertumbuhan ekonomi baru. Bukan hanya kota-kota besar, tapi desa juga bisa memberikan kontribusi besar bagi perekonomian Indonesia,” ujar Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi/Kemenko Marves Odo R.M. Manuhutu Odo mengutarakan hal tersebut saat meluncurkan sekaligus Sosialisasi Awal Buku Pedoman Desa Wisata di  Kabupaten Tangerang, Banten (4/6) secara hybrid, digarap oleh tujuh kementerian, yakni Kemenko Marves, Kementerian Koordinator  Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Desa PDTT, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Menurut Odo, dalam bekerja yang terpenting bukan pada sosialisasi namun justru penerapan. Sehingga, ia berharap setelah sosialisasi ini dilakukan, implementasi juga dapat segera dilakukan melalui kerja sama dan sinkronisasi, baik di pusat dan daerah. Sehingga, pada akhirnya dapat meningkatkan manfaat desa wisata bagi pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kemenko Marves pimpin pembuatan buku Pedoman Desa Wisata 2021

Staf Ahli Menteri Hubungan Antar Lembaga Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Samsul Widodo menjelaskan, hadirnya buku ini agar seluruh bagian yang terlibat dalam pembangunan desa wisata, baik instansi/individu dapat memiliki panduan sama. Hal ini dibutuhkan agar tak ada lagi perdebatan dan miskomunikasi maupun miskoordinasi dalam proses pembangunan desa wisata yang melibatkan sangat banyak pemangku kepentingan.

Direktur Jenderal Bina Pemerintah Desa Kementerian Dalam Negeri Yusharto Huntoyungo menambahkan, pihaknya berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 6/2014 tentang Desa. Salah satu upaya yang dilakukan adalah meningkatkan sektor wisata di tingkat desa untuk dikelola sedemikian rupa agar menjadi potensi ekonomi. Oleh karena itu, Buku Pedoman Desa Wisata merupakan buah karya dari lintas kementerian dan lembaga.

“Tren wisata luar ruang saat ini kita pandang sebagai peluang untuk mengembangkan desa wisata sebagai tujuan destinasi wisata alternatif yang bisa menjadikan aktivitas pedesaan dan tradisi lokal masyarakat sebagai atraksi sembari tetap menerapkan protokol kesehatan dengan ketat,” jelas Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) Wisnu Bawa Tarunajaya (ma).