Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut B. Panjaitan, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Perhubungan Budi
 |
| Maluku Utara memiliki banyak potensi yang belum dioptimalkan |
Kedatangan empat menteri ini tindaklanjui rapat koordinasi (rakor) tingkat menteri yang dipimpin Luhut (2/8/21). Sofifi ditetapkan sebagai ibukota sejak 1999 berdasarkan UU Nomor 46/1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Sayangnya, Sofifi menghadapi permasalahan sebagai ibukota provinsi, karena tidak adanya kepastian administrasi pemerintahan dan tidak lengkapnya sarana dan prasarananya.
"Hari ini kita akan membahas tentang pengembangan Kota Baru Sofifi sebagai major project amanat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, juga pembangunan infrastruktur di daerah sekitarnya," ujar Luhut, yang juga didampingi Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba, serta pemimpin daerah dari berbagai instansi di Maluku Utara.
Pengembangan Kota Baru Sofifi dimuat dalam major project RPJMN 2020-2024, ditargetkan mampu berperan sebagai pusat kegiatan skala provinsi, baik untuk kawasan perkantoran, komersil skala kota, dan kota jasa. Selain itu, Sofifi diharapkan menjadi simpul transportasi regional dengan moda dan jaringan smart infrastructure terpadu, termasuk sebagai pintu masuk utama transportasi laut di Malut.
 |
| Guna optimalisasi Provinsi Malut, empat menteri lakukan berbagai terobosan |
Tito menyebutkan, pengembangan Kota Sofifi bisa dibilang tanggung karena belum semua pemerintahan vertikal dipindah. "Ini membuat situasi pemerintahan kurang begitu stabil dan nyaman sehingga juga berdampak pada proses pembangunan," kritiknya.
Lalu, Luhut memutuskan, selama setahun ini di Sofifi akan dibangun infrastruktur pendukung, baik kantor, rumah, sekolah, dan fasilitas lainnya. "Apabila sudah berjalan dengan baik, setelah itu baru kita tentukan wilayah ini akan memiliki istilah otonomi khusus atau ibukota saja," terang Luhut. Keputusan ini disetujui seluruh pihak yang hadir dalam rapat, diikuti dengan tepuk tangan dari para peserta.
