Jakarta (IndonesiaMandiri) – "Manajemen krisis diterapkan secara terukur dan sistematis dan dilakukan oleh ekosistem pariwisata yang merespons dan ber
 |
| Kemenparekraf telah miliki berbagai tahapan antisipasi manajemen krisis |
Antisipasi mitigasi bencana, kata Sandiaga, manajemen krisis ini bukanlah proses yang konstan namun sangat strategis. Karena tidak ada yang bisa tahu dengan pasti kapan krisis datang, kapan bencana datang, sebesar apa, dan bagaimana dampaknya.
"Namun kita bisa mengantisipasi dengan melakukan inovasi pemanfaatan data dan informasi dari BNPB, BMKG, dan instansi lainnya serta adanya kerja sama untuk beradaptasi dengan bencana yang terjadi," ujar Menparekraf, sembari menyebut, telah memiliki kerangka kerja terkait manajemen krisis parekraf mulai dari Fase Kesiapsiagaan dan Mitigasi, Tanggap Darurat, Pemulihan, dan Normalisasi.
"Bila kita sudah mengetahui langkah antisipasinya. Kita juga bisa melibatkan para stakeholders dengan menyiapkan kebutuhan dan sarana dan prasarananya," sambungnya. Keandalan sektor pariwisata dalam menangani kondisi krisis, baik diakibatkan oleh alam maupun nonalam berupa krisis sosial merupakan salah satu kriteria utama dalam membangun pariwisata berkelanjutan dan berdaya saing tinggi.
Kemenparekfaf-BNPB perkuat kerjasama koordinasi dalam mitigasi bencana
"Kami berharap agar seluruh pemangku kepentingan pariwisata perlu memahami risiko bencana dan krisis di wilayahnya, serta membekali diri dengan kemampuan pengelolaan krisis kepariwisataan," ungkap Sandiaga (dh/jna).
