Langkah cepat dan tepat segera diambil oleh KLHK bersama Pemprov Kalimantan Selatan Jakarta ( IndonesiaMandiri ) – Wakil Menteri Lingkunga...
 |
| Langkah cepat dan tepat segera diambil oleh KLHK bersama Pemprov Kalimantan Selatan |
Jakarta (IndonesiaMandiri) – Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan/LHK Alue Dohong memimpin Rapat Koordinasi secara daring dengan Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) beserta jajarannya. dalam upaya gerak cepat Pemulihan Lingkungan Pasca Banjir Kalsel baru-baru ini, di Jakarta (26/1).
KLHK beserta Pemerintah Provinsi dan stakeholder terkait merancang langkah-langkah progresif, evaluasi dan mitigasi ke depan agar bencana tidak terulang kembali. Menurut Alue, kedepan paling tidak terdapat 5 aspek yang perlu disiapkan dan dilakukan.
Pertama, aspek perencanaan, yang menuangkan secara detail tentang apa kegiatannya, dimana fokusnya, kapan tata waktunya, siapa yang bertanggungjawab, dan Berapa anggarannya. Untuk menyusun aspek perencanaan ini, harus didukung data kuat, dan kerjasama antara KLHK dan Pemprov Kalsel, termasuk penyiapan Early Warning System tentang banjir
Kedua, adalah rekayasa teknis/engineering, termasuk didalamnya aspek regulatif dan penataan ruang. Caranya dengan membuat bendungan, Daerah Tangkapan Air, dan normalisasi sungai, termasuk Perda Jasa Ekosistem Kalsel. Ketiga, adalah vegetatif, yaitu kegiatan rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS), konservasi tanah dan air, penanganan lahan kritis dan agroforestry.
Keempat, aspek sosial dimana ada sosialisasi, pelibatan masyarakat, dan komunikasi, serta membangun data base yang bagus sehingga tidak terjadi simpang siur informasi. Dan kelima, aspek kelembagaan, yakni di KLHK dan di Provinsi Kalsel punya saluran komunikasi langsung yang cepat.
“Selain kelima aspek tadi, juga perlu dilakukan langkah mitigasi yang sangat segera, berupa tindakan aksi jangka pendek yang segera dilakukan untuk menangani kondisi yang terjadi, seperti kebutuhan pengungsi dan penataan lingkungan”, tambahnya.
Gubernur Kalsel Sahbirin Noor mengungkapkan banjir yang terjadi di Kalsel ini, merupakan kejadian banjir terparah sepanjang sejarah dalam kurun waktu 100 tahun terakhir. Menurutnya, banjir disebabkan berbagai macam faktor, diantaranya adalah morfologi lahan, anomali cuaca, alih fungsi lahan dan pengelolaan drainase yang belum optimal.
“Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sudah langsung memberikan bantuan dan aksi tanggap darurat, dan langsung mendapatkan respon cepat dari pemerintah pusat dengan memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak bencana banjir,” ucap Sahbirin.
Sahbirin mengungkapkan, pihaknya tak pernah lagi mengeluarkan izin tambang maupun perkebunan dan kehutanan, sesuai dengan moratorium hutan primer dan lahan gambut. “Semua dilakukan untuk melindungi fungsi lingkungan di Provinsi Kalimantan Selatan agar tetap lestari,” jelasnya. Dalam upaya pemulihan lingkungan di Kalsel, KLHK dan Pemprov Kalsel tengah menyiapkan langkah strategis bersama para akedemisi, pakar banjir, dan stakeholders terkait.
“Kami akan segera mengambil langkah serius terkait pemulihan lingkungan yang sudah mulai dirintis dengan cara penanaman pohon secara besar-besaran, pembangunan kebun persemaian modern di beberapa tempat, tata kelola gambut, rehabilitasi mangrove dan saat ini harus dilakukan secara ketat reklamasi dan rehabilitasi eks lahan tambang,” ungkap Alue (dh).
