Jakarta (IndonesiaMandiri) – Kami dengan Balai Besar KSDA (Konservasi Sumber Daya Alam) Jawa Barat telah bekerja sama dalam pengelolaan Taman Buru Mas
 |
| Pengurus Wanadri saat berdiskusi dengan Menteri LHK Siti Nurbaya |
Jakarta (IndonesiaMandiri) – Kami dengan Balai Besar KSDA (Konservasi Sumber Daya Alam) Jawa Barat telah bekerja sama dalam pengelolaan Taman Buru Masigit Kareumbi. Hingga saat ini kita sudah masuk PKS yang ketiga, sejak dimulai tahun 2007,” ujar Ketua Wanadri (Perhimpunan Penempuh Rimba dan Penaki Gunung), Rafi Respati saat diterima Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan/LHK, Siti Nurbaya di Jakarta, (29/1).
KLHK mengapresiasi Organisasi Wanadri yang telah lama terlibat secara aktif dalam upaya konservasi dan rehabilitasi hutan khususnya di Provinsi Jawa Barat. Wanadri berharap pengelolaan Taman Buru kedepan, dapat lebih baik. Karena pengelolaan saat ini belum secara utuh berfungsi sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku.
Taman buru adalah kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat diselenggarakan perburuan satwa buru secara teratur. “Kesalahan dalam pengelolaan taman buru bisa jadi pintu kepunahan satwa," kata Rafi. Untuk itu, Wanadri menyerahkan cetak biru usulan pengelolaan taman buru Masigit Kareumbi seluas kurang lebih 12.500 ha kepada Menteri LHK.
Salah satu kegiatan yang sedang berjalan adalah penangkaran Rusa Timor. Penangkaran ini diyakini dapat mendukung kedaulatan pangan. Selain itu, dengan kian baiknya pengelolaan Taman Buru Masigit Kareumbi, Wanadri berharap dapat berkembang pula wisata alam disana.
Siti setuju usulan Wanadri. “Langsung saja dipersiapkan menjadi contoh, jadi ketahuan kebutuhan persisnya dan harus seperti apa nantinya, jadi kita tahu bentuknya bagaimana, sambil dilakukan penataan regulasinya. Saya memikirkan Taman Buru ini sebagai bagian penting strategi Ekowisata,” jelas Siti.
Wanadri juga menyampaikan kepeduliannya terhadap rehabilitasi mangrove di wilayah Ciageng-Pamanukan, seiring adanya tingkat abrasi tinggi mengancam usaha petani tambak disana. Wanadri menawarkan rencananya membuat aplikasi peta jalur pendakian gunung di seluruh Indonesia dalam versi digital yang dapat diakses secara online dan offline oleh para pendaki, dan terintegrasi dengan KLHK.
Mendengar hal tersebut, Menteri Siti menjelaskan bahwa rehabilitasi mangrove merupakan salah satu program KLHK yang saat ini gencar dilakukan salah satunya melalui Padat Karya Penanaman Mangrove. Keberhasilan rehabilitasi mangrove disebutnya akan mendukung target penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) nasional. Dirinya pun meminta rehabilitasi mangrove di Subang ini dapat menjadi salah satu contoh dalam pengembangan sistem knowledge management mangrove tingkat tapak hingga bernilai karbon. KLHK sedang mengembangkan sistem credit carbon terutama untuk rakyat sejalan dengan upaya pemahaman dan pelaksanaannya nanti bersama masyarakat.
Terkait rencana aplikasi digital peta jalur pendakian, Menteri Siti menyambut baik. Melalui aplikasi digital peta jalur pendakian ini, diharapkan Siti akan membentuk pendaki-pendaki gunung yang bertanggung jawab, sehingga aktivitasnya tak lagi berujung rusaknya hutan dan lingkungan, termasuk kebakaran hutan di Jawa pada waktu lalu terdeteksi karena sebab utama pendakian secara illegal (ma).
