Jakarta (IndonesiaMandiri) – "Karena sering terjadi salah pengertian di masyarakat terkait hotspot. Masyarakat seringkali mengira bahwa hotspot atau titik panas sama dengan firespot atau titik api, padahal berbeda. Sehingga perlu ada sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait hotspot dan firespot ini. Data lengkap hotspot dan firespot ada di Sipongi," kata Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (PKHL) Basar Manullang, dalam rilis pada media (20/8). Sipongi, adalah sistem informasi yang dikembangkan Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan (PPI-KLHK), sebagai rujukan utama informasi Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Indonesia. Publik dapat langsung mengakses informasinya setiap saat melalui laman www.sipongi.menlhk.go.id.
 |
| Di era digitalisasi, informasi soal karhutla sangat diperlukan oleh masyarakat |
Sipongi, adalah sistem informasi yang dikembangkan Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan (PPI-KLHK), sebagai rujukan utama informasi Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Indonesia. Publik dapat langsung mengakses informasinya setiap saat melalui laman www.sipongi.menlhk.go.id.
Sistem informasi Sipongi menjadi dasar untuk mencegah terjadinya karhutla melalui deteksi dini hotspot/titik panas, serta menjadi sumber informasi paling valid untuk masyarakat. Dalam diskusi Pojok Iklim tentang Sipongi beberapa hari lalu, Basar menjelaskan, Sipongi merujuk sumber data dari empat satelit, yaitu Terra Aqua, NOAA, SNPP, dan Landsat 8, serta data cuaca dari BMKG. Data dalam SIPONGI lebih akurat karena mengandung informasi tentang lokasi hingga tingkat desa beserta status lahannya. Data juga diselaraskan setiap 30 menit, sehingga data hotspot yang dihasilkan aktual (near-real-time/mendekati waktu sesungguhnya).
"Aplikasi Sipongi masuk dalam Top 99 Inovasi Pelayanan Publik dari KemenpanRB, dan kemudian mendapatkan penghargaan Top 45, yang diserahkan langsung oleh Wapres RI Jusuf Kalla pada 2019," tuturnya. Kedepan, Basar menambahkan, rencana pengembangan Sipongi menjadi Sipongi+. Hal ini dilakukan agar informasi Karhutla dari Sipongi+ semakin dapat diandalkan, melalui sejumlah penambahan fitur dan penyempurnaan.
Sementara Kepala Pusat Pemanfaatan Penginderajaan Jauh Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) M. Rokhis Khomarudin menyebut, “kita menggunakan banyak satelit untuk melakukan pemantauan Karhutla agar tidak ada momen Karhutla yang terlewatkan. Karena setiap satelit akan mengambil indera atau gambar ketika melewati wilayah Indonesia dan mengirimkannya ke pengolah data. Semakin banyak satelit, maka persentase pemantauan Karhutla semakin tinggi.”
Kinerja Sipongi, ucap Rockhis, bisa digunakan sebagai sistem pengambilan keputusan dalam penanggulangan Karhutla di Indonesia, antara lain peringatan dini, pemantauan, pemetaan lahan dan hutan bekas terbakar. "Sipongi sangat tepat dan akurat menjadi rujukan informasi karhutla," terang Rokhis.
Tenaga Ahli Menteri LHK Afni Zulkifli mengungkapkan, kecepatan informasi dan ketepatan data, menjadi kebutuhan publik di era digitalisasi saat ini. Di sisi lain terdapat tantangan, karena masyarakat masih mengedepankan ketertarikan pada 'badnews is goodnews', dan kurang pemahaman terkait istilah teknis kerja pengendalian karhutla.
"Tugas kita adalah bagaimana agar masyarakat tidak hanya mendapatkan informasi yang valid dan akurat, tapi juga harus mendapatkan edukasi tentang sistem kerja pengendalian karhutla,” papar Afni (ma).
