Luhut Optimis Masalah Sampah Di Indonesia Bisa Teratas

Cilacap (IndonesiaMandiri) – “Masalah sampah ini adalah masalah luar biasa, penanganannya pun harus cepat. Pak Presiden juga terus mengingatkan kami para pembantunya. Karena sudah 12 tahun lalu sejak beliau menjadi Walikota, penanganan sampah belum juga tuntas. Program lain waiste to energi juga belum tuntas, dan RDF ini adalah bentuk nyata dari penyelesaian masalah ini,”ucap Menko Maritim dan Investasi Luhut B Panjaitan usai meresmikan fasilitas Refuse-Derived Fuel (RDF) pertama di Indonesia yang berlokasi di TPA Jeruk Legi, Cilacap, Jawa Tengah (21/7). RDF adalah teknologi pengolahan sampah melalui proses homogenizers menjadi ukuran/butiran kecil (pellet) yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi terbarukan dalam proses pembakaran pengganti batubara. Acara ini dihadiri pula oleh Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral, Arifin Tasrif, dan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo. Fasilitas ini mengolah sampah menjadi bahan bakar alternatif, dan digunakan oleh PT Solusi Bangun Indonesia Tbk, Pabrik di Cilacap. Luhut menyebut, Pemerintah berencana mereplikasi teknologi ini bagi banyak kota di Indonesia. “Tadi bersama dengan Pak menteri ESDM, Menteri KKP, kemudian ada Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah, Bahan Beracun dan Berbahaya KLHK dan juga Dirjen Cipta Karya Kemen PUPR, kami sepakat bahwa banyak sekali kota-kota di Indonesia yang buangan sampahnya 200-an ton ke bawah dan dekat dengan pabrik semen, ini bisa kita manfaatkan. Dirjen Penanggulangan Sampah KLHK menyampaikan, ada 34 lokasi yang segera kita bisa jalankan,“ jelas Luhut.

Dengan RDF, Indonesia akan mampu mengurangi sampah hingga 28 ribu ton perhari

Cilacap (IndonesiaMandiri) – “Masalah sampah ini adalah masalah luar biasa, penanganannya  pun harus cepat. Pak Presiden juga terus mengingatkan kami para pembantunya. Karena sudah 12 tahun lalu sejak beliau menjadi Walikota, penanganan sampah belum juga tuntas. Program lain waiste to energi juga belum tuntas, dan RDF ini adalah bentuk nyata dari penyelesaian masalah ini,”ucap Menko Maritim dan Investasi Luhut B Panjaitan usai meresmikan fasilitas Refuse-Derived Fuel (RDF) pertama di Indonesia yang berlokasi di TPA Jeruk Legi, Cilacap, Jawa Tengah (21/7).  

RDF adalah teknologi pengolahan sampah melalui proses homogenizers menjadi ukuran/butiran kecil (pellet) yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi terbarukan dalam proses pembakaran pengganti batubara. Acara  ini dihadiri pula oleh Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral, Arifin Tasrif, dan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo.

Fasilitas ini mengolah sampah menjadi bahan bakar alternatif, dan digunakan oleh PT Solusi Bangun Indonesia Tbk, Pabrik di Cilacap. Luhut menyebut, Pemerintah berencana mereplikasi teknologi ini bagi banyak kota di Indonesia.

“Tadi bersama dengan Pak menteri ESDM, Menteri KKP, kemudian ada Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah, Bahan Beracun dan Berbahaya KLHK dan juga Dirjen Cipta Karya Kemen PUPR, kami sepakat bahwa banyak sekali kota-kota di Indonesia  yang buangan sampahnya 200-an ton ke bawah dan dekat dengan pabrik semen, ini bisa kita manfaatkan. Dirjen Penanggulangan Sampah KLHK menyampaikan, ada 34 lokasi yang segera kita bisa jalankan,“ jelas Luhut.

RDF ini pun memberi banyak keuntungan bagi Pemkab, antara lain, tidak perlu lagi melakukan pengadaan lahan untuk membuka TPA baru, bahan bakar alternatif yang dihasilkan bisa dijual dan menambah pendapatan asli daerah (PAD), dan bisa mengurangi dampak sosial terhadap masyarakat. Luhut menambahkan, yang akan melakukan penggandaan teknologi tersebut adalah BPPT maka diharapkan 70-80 persen komponennya secara bertahap bisa menggunakan produk dalam negeri.

 “Kalau ini terjadi, bisa membuat Indonesia jauh lebih bersih karena sampah bisa berkurang sekitar 28 ribu ton per hari. Berarti sekian ribu ton sampah akan berkurang mengotori laut,” terangnya. Teknologi RDF ini, membutuhkan investasi sebesar Rp 70-80 miliar per unit nya tetapi menurut Menko Luhut harga ini pasti bisa dibuat lebih murah jika dibuat dalam jumlah banyak dan menggunakan komponen produksi dalam negeri.

“Seperti alat rapid test yang diproduksi BPPT,  rapid test yang impor itu harganya Rp150.000 tetapi yang diproduksi BPPT bisa hanya setengahnya saja, dan itu masih bisa turun lagi dengan tingkat akurasi sampai dengan  80%,” urai Luhut.