Siaga Covid-19, Pemerintah Siapkan Kebijakan Terbaik Di Sektor Kelautan dan Perikanan

Nasib nelayan dan produk laut yang terdampak covid-19 segera diberikan bantuan (foto: abri) Jakarta ( IndonesiaMandiri ) – Menteri Koor...

Nasib nelayan dan produk laut yang terdampak covid-19 segera diberikan bantuan (foto: abri)

Jakarta (IndonesiaMandiri) – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut B. Pandjaitan akan tetap memprioritaskan protokol kesehatan dan pencegahan Covid-19 di sektor Kelautan dan Perikanan (KP). Pemerintah terus berupaya menetapkan kebijakan terbaik, di antaranya untuk perikanan tangkap dan ekspor hasil laut yang harus tetap berjalan.

“Langkah-langkah kita jangan terhenti. Upayakan ekspor ikan kita juga jalan dengan langkah pertama membuka kembali kargo pesawat ke berbagai negara tujuan seperti Korea Selatan dan Jepang. Tentunya dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Dan yang terpenting nelayan itu juga butuh hidup, sedapat mungkin kita bantu mereka dan perekonomiannya, dibuat pula aturan protokol kesehatan bagi para nelayan di laut,” ujar Luhut saat memimpin Rakor Kebijakan Sektor Kelautan dan Perikanan Menghadapi Covid-19, via video conference, dihadiri Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, Menteri PU-PR Basuki Hadimuljono, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto dan perwakilan kementerian/lembaga lannya (17/4).

Menurut data Kemenko Marves, pandemi Covid-19 berdampak kepada harga ikan yang turun drastis hingga 50 persen, penghasilan nelayan pun turun dari 3,5 juta dalam sekali melaut menjadi 1-1,5 juta. Harga ikan turundisebabkan adanya pembatasan/lockdown di beberapa negara tujuan ekspor, sehingga dengan demikian volume ekspor ikut turun, dan komoditas eskpor yang terdampak antara lain kepiting dan lobster hidup.

Kemenko Marves sebagai koordinator dan kebijakan beberapa kementerian di bawahnya seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan serta k/l terkait lainnya, juga menyiapkan berbagai rekomendasi kebijakan sektor KP dalam menghadapi pandemi Covid-19. Seperti untuk merespon isu penumpukan stok di Pelabuhan Perikanan dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), direkomendasi mengeluarkan kebijakan nasional berupa diskon biaya kirim khusus produk perikanan, didistribusikan secara online dan juga percepatan implementasi Sistem Resi Gudang.

Sementara sebagai solusi atas kerugian para nelayan yang berakibat pada ketidakmampuan nelayan memenuhi kebutuhan dasar, ada kebijakan Bantuan Pemerintah dan Bantuan Langsung Tunai, pembudidaya ikan, pengolah/pemasar, dan petambak garam. Kemudian, Program Padat Karya di sektor budidaya perikanan.

Selanjutnya, untuk mengatasi penurunan ekspor ikan, rekomendasi kebijakannya, penurunan tarif kargo udara dan penambahan jumlah layanan kargo, ditambah dengan kemudahan distribusi logistik produk KP. Para Kepala Daerah seperti Gubernur, Bupati, dan Walikota juga dihimbau mengalokasikan anggaran melalui APBD untuk membeli produk perikanan.

“Jadi apa yang sudah kita siapkan ini agar segera jalan dan diekseskusi. Nanti terus dipantau oleh Deputi saya yang bekerja sama dengan KKP dan k/l terkait lain. Intinya, dalam kondisi seperti sekarang ini, saatnya kita tunjukkan bahwa kita sungguh-sungguh,” tegas Luhut (ma).