Program Perhutanan Sosial didukung oleh Empat Kementerian Jakarta ( IndonesiaMandiri ) - Program Perhutanan Sosial (PS) jadi salah satu...
Program Perhutanan Sosial didukung oleh Empat Kementerian |
Empat Wakil Menteri (Wamen), yaitu Wamen KLHK, Alue Dohong; Wamen Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT), Budi Arie Setiadi; Wamen Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, Surya Tjandra; serta Wamen Kementerian Perdagangan, Jerry Sambuaga hadir di Kantor KLHK untuk mendorong percepatan tersebut (23/1).
"Koordinasi, singkronisasi serta integrasi antar kementerian merupakan amanat Presiden agar proses pembangunan semakin efektif. KLHK memiliki program pengentasan kemiskinan melalui pemberian akses legal lahan hutan kepada masyarakat melalui Program PS, ini sedang berkembang, namun memerlukan dukungan dari Kementerian lain", ujar Wakil Menteri LHK Alue Dohong.
Wamen Desa dan PDT tertarik dukung PS karena sesuai dengan tujuan kementeriannya yaitu memajukan desa-desa tertinggal yang banyak terdapat disekitar hutan. Saat ini program PS telah memberikan akses kelola kepada 818.457 kepala keluarga dengan jumlah izin/hak kelola sebanyak 6.411 SK atau total seluas ± 4,048 juta hektare.
Sementara Wamen ATR/BPN lebih menyoroti isu pelepasan kawasan hutan yang menjadi salah satu sumber tanah obyek reforma agraria (TORA). “Untuk percepatan ini di lapangan KLHK akan bekerjasama dengan ATR, tim KLHK dan ATR/BPN misalnya dalam pengukuran harus turun bersama, jadi tidak saling menunggu, dikerjakan bersama akan lebih cepat," jelas Alue Dohong (dh).