StafvAhli Menpar Bidang Multikuktural Guntur Sakti (kiri) ajak Pemprov Jabar jalani MKK Bandung ( IndonesiaMandiri ) - Kepala Dinas P...
 |
| StafvAhli Menpar Bidang Multikuktural Guntur Sakti (kiri) ajak Pemprov Jabar jalani MKK |
Bandung (IndonesiaMandiri) - Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat Dedi Taufik saat Rapat Koordinasi Manajemen Krisis Kepariwisataan/MKK di Hotel Aryaduta Bandung, Kamis (3/10) menjelaskan, “Jawa Barat memiliki ragam etnik yang banyak, punya banyak destinasi wisata, namun di sisi lain juga memiliki multikebencanaan. Mulai dari banjir, gempa, longsor, kebakaran hutan, potensi tsunami yang membentang dari utara ke selatan. Sesar Lembang dan Sesar Cimandiri di Sukabumi. Untuk itu, saya mengapresiasi pemerintah pusat yang menjadikan Jawa Barat pilot project MKK.”
Penerapan konsep MKK tersebut menjadikan Jabar sebagai provinsi kedua proyek percontohan atau pilot project MKK Daerah setelah NTB. Untuk itu, Pemprov Jabar selalu tetap waspada dan terus kerjasama dengan seluruh stakeholder di daerah dan bersinergi dengan baik. “Kita harus tetap berkolaborasi dengan unsur pentahelix. Potensi bencana sudah tergambar, kalau kita tidak menjaga ekosistem alam yang kita punya secara bersama, nantinya bakal hancur, kita sendiri yang akan rugi,” jelasnya.
Sementera Staf Ahli Menteri Pariwisata Bidang Multikultural, Guntur Sakti menjelaskan Bandung menjadi salah satu dari tiga pilot project MKK Daerah lantaran daerah wisatanya berpotensi bencana alam cukup besar, khususnya gempa. “Jawa Barat penduduknya paling banyak di Pualu Jawa, dan juga memiliki red alert di setiap daerahnya. Untuk itu, kita bersama, menyamakan persepsi tentang MKK. Komitmen kepala daerahnya juga sangat tinggi untuk menghadapi darurat bencana di Jawa Barat. Sehinga membuat kita menjadi masyarakat yang waspada terhadap bencana,” terangnya.
Guntur yang juga Plt. Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian Pariwisata menjelaskan, setiap bencana baik alam dan non-alam akan berdampak langsung terhadap devisa Indonesia. Sementara itu, Presiden Joko Widodo menetapkan sektor pariwisata menjadi salah satu sektor unggulan penghasil devisa bagi negara.
“Pariwisata harus tumbuh di ekosistem yang aman, setelah aman, barulah kita mengawal devisa. Supaya mitigasi bencana bisa lebih baik dan hebat di Indonesia. Seluruh Kabupaten/Kota yang ada di Jawa Barat, belajar langsung kepada Dinas Pariwisata Provinsi, baik secara regulasi, pemahaman, kelembagaan, hingga manajemen krisis,” ungkapnya (pn/fm).
