Eskalasi berbagai bentuk ancaman melatarbelakangi TNI membentuk Kogabwilhan Jakarta ( IndonesiaMandiri ) – Guna antisipasi ancaman yan...
Eskalasi berbagai bentuk ancaman melatarbelakangi TNI membentuk Kogabwilhan |
Jakarta (IndonesiaMandiri) – Guna antisipasi ancaman yang dapat mengganggu kepentingan nasional, TNI membentuk Komando Gabungan Wilayah Pertahanan/Kogabwilhan, secara prinsip diarahkan untuk mencapai kesiapsiagaan daya tangkal (deterrence effect) dalam penanganan krisis di wilayah Indonesia dengan membagi teritorial Indonesia ke dalam tiga wilayah. Adalah Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto memimpin upacara peresmian Kogabwilhan TNI I, II, III, di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur (27/9). ”Pembentukan Kogabwilhan ini ditetapkan dengan Keputusan Presiden Nomor 27 tahun 2019 tentang Pembentukan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan dan Peningkatan Status 23 Komando Resort Militer dari Tipe B menjadi Tipe A,” katanya.
Panglima TNI menjelaskan, Kogabwilhan merupakan representasi konsep kemampuan interoperabilitas TNI, yang saat ini menjadi kebijakan prioritas bagi pimpinan TNI. “Ancaman dan tantangan yang harus dihadapi bangsa Indonesia di masa mendatang akan terus berevolusi, sehingga membutuhkan keterpaduan kekuatan matra (darat, laut dan udara) dalam merespon ancaman tersebut,” ujarnya. “Sebagai Kotamaops TNI, Kogabwilhan bertugas sebagai penindak awal apabila terjadi konflik di wilayahnya baik untuk Operasi Militer Perang (OMP) maupun Operasi Militer Selain Perang (OMSP) dan sebagai kekuatan penangkal bila terjadi ancaman dari luar sesuai dengan kebijakan Panglima TNI,” jelasnya.
Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto memimpin peresmian Kogabwilhan |
Lebih jauh Panglima TNI menyebutkan, kedudukan Makogabwilhan telah mempertimbangkan aspek komando dan kendali, strategi dan infrastruktur yang sudah ada. Atas dasar pertimbangan tersebut, maka ditetapkan kedudukan Makogabwilhan I berada di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Makogabwilhan II di Balikpapan, Kalimantan Timur dan Makogabwilhan III berada di Biak, Papua.
Makogabwilhan I dipimpin Pangkogabwilhan I Laksda TNI Yudo Margono, dengan wilayah: Darat (Sumatera, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, DKI, Jawa Barat dan Banten); Laut (Perairan di sekitar Sumatera, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, DKI, Jawa Barat, Banten dan ALKI-1 beserta perairan sekitarnya); Udara (Wilayah di atas Sumatera, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, DKI, Jawa Barat, Banten dan ALKI-1 beserta perairan sekitarnya).
Makogabwilhan II dipimpin Pangkogabwilhan II Marsda TNI Fadjar Prasetyo dengan wilayah : Darat (Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, NTB dan NTT); Laut (Perairan di sekitar Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT dan ALKI-2 serta ALKI-3a beserta perairan sekitarnya); Udara (Wilayah di atas Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT dan ALKI-2 serta ALKI-3a beserta perairan sekitarnya).
Makogabwilhan III dipimpin Pangkogabwilhan III Mayjen TNI Ganip Warsito, dengan wilayah: Darat (Maluku, Maluku Utara dan Papua); Laut (Perairan di sekitar Maluku, Maluku Utara, Papua dan ALKI-3b dan 3c beserta perairan sekitarnya); Udara (Wilayah di atas Maluku, Maluku Utara, Papua dan ALKI-3b dan 3c beserta perairan sekitarnya). ma.