Kemenko Kemaritiman pantau terus pengembangan Natuna sebagai daerah terdepan Natuna/Kepri ( IndonesiaMandiri ) - Kementerian Koordinat...
 |
| Kemenko Kemaritiman pantau terus pengembangan Natuna sebagai daerah terdepan |
Natuna/Kepri (IndonesiaMandiri) - Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman melalui Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim, Purbaya Yudhi Sadewa, kunjungan kerja dan Rapat Koordinasi Teknis dengan Pemerintah Kabupaten Natuna di Kantor Pemerintahan Kabupaten Natuna, Ranai (23/7).
Kunjungqn inj untuk mengidentifikasi berbagai permasalahan pembangunan di Kabupaten Natuna secara langsung. Permasalahan tersebut terkait isu perbatasan, pertahanan keamanan, keselamatan navigasi, dan integrasi pembangunan. Hasil dari pengamatan selama kunjungan kerja dibahas bersama dengan Pemerintahan Kabupaten Natuna untuk menentukan beberapa prioritas yang akan menjadi program jangka pendek, menengah, dan panjang yang akan segera direalisasikan melalui koordinasi di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.
Deputi Purbaya menyampaikan, “pengembangan Natuna harus dilakukan secara komprehensif dan terintegrasi agar fasilitas-fasilitas yang dibangun dapat memberi manfaat yang maksimal bagi perekonomian dan masyarakat Natuna.” Bupati Natuna Hamid Rizal menyebut, daerahnya sebagai salah satu pulau terdepan di utara Indonesia, 90 persen luas wilayahnya adalah laut dengan potensi di dalamnya sangat besar. “Potensi Natuna sangat besar namun belum optimal dirasakan secara langsung masyarakat Natuna melalui pembangunan," ucap Hamid.
Menanggapinya, Deputi Purbaya mengatakan atas dasar fakta geostrategik dan potensi sumber daya alam di Natuna tersebut pemerintah canangkan lima pilar pembangunan Natuna. “Lima pilar pembangunan Natuna tersebut adalah (1) Kelautan dan Perikanan; (2) Pariwisata; (3) Jasa Industri Migas; (4) Lingkungan Laut; dan (5) Pertahanan dan Keamanan. Inilah yang harus diimplementasikan secara terintegrasi, paralel, berimbang, dan saling melegkapi," ujarnya.
Rakor mengidentifikasi beberapa permasalahan yang belum tuntas seperti perundingan batas zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia – Vietnam, _illegal fishing_ yang masih marak, rencana pengembangan maritime domain awareness (MDA), perimbangan keuangan pusat daerah, dukungan transportasi laut dan udara, BBM di Natuna, dan lain sebagainya (ma).
