Menlu Retno Marsudi (kiri), Menko Maritim Luhut&Pejabat UNDP Christophe Bahuet Jakarta ( IndonesiaMandiri ) - Indonesia melalui Ke...
 |
| Menlu Retno Marsudi (kiri), Menko Maritim Luhut&Pejabat UNDP Christophe Bahuet |
Jakarta (IndonesiaMandiri) - Indonesia melalui Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Kemenko Kemaritiman) menandatangani perjanjian pembiayaan dengan Badan PBB untuk Pembangunan (UNDP) di Jakarta (16/7). Secara resmi, pembiayaan yang diinisiasi Pemerintah RI, perjanjiannya diteken oleh Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim Purbaya Yudhi Sadewa dan Resident Representative UNDP untuk Indonesia Christophe Bahuet serta disaksikan Menko Bidang Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan dan Menlu Retno Marsudi.
“Pendanaan ini akan memperkuat berbagai proyek menyangkut perubahan iklim, perlindungan laut dan memberi dukungan bagi aksi nyata untuk menciptakan solusi keuangan inovatif untuk negara-negara kepulauan, terutama yang kecil dan rentan,” ujar Menko Luhut dalam sambutannya. Ini merupakan bagian komitmen Pemerintah berkontribusi dalam penanganan dampak perubahan iklim yang diumumkan sejak pertemuan Tingkat Menteri Forum AIS (Archipelagic and Island States) di Manado, November 2018.
Berdasarkan perjanjian tersebut, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dan UNDP menyalurkan USD 1 juta untuk Forum AIS yang tujuannya membuat mekanisme pembiayaan inovatif untuk aksi iklim dan lautan secara berkelanjutan. Sementara itu, untuk pemanfaatan dana USD 1 juta dolar, Menko Luhut menyebutkan akan digunakan untuk mendanai berbagai proyek menyangkut perubahan iklim, perlindungan laut dan dukungan bagi aksi nyata menciptakan solusi keuangan inovatif untuk negara-negara kepulauan, terutama yang kecil dan rentan. "Pendanaan ini juga bertujuan untuk meningkatkan penggunaan sumber daya laut secara berkelanjutan,” ujar Menko Luhut.
Lebih jauh, Menko Luhut mengatakan bahwa pemanasan global telah mengakibatkan naiknya permukaan laut yang menjadi ancaman bagi negara kepulauan dan negara pulau, terutama yang kecil. Sebagai negara kunci yang mendukung adaptasi perubahan iklim, Indonesia siap untuk berbagi keahliannya dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, manajemen bencana, restorasi mangrove dan terumbu karang.
Sebagai informasi Kemenko Maritim yang membidani dibentuknya forum AIS pada 2017, dan November 2018 resmi berdiri. Kini telah ada 49 negara yang bergabung didalamnya (dh).
