Jakarta (IndonesiaMandiri) - Upaya membatasi pemanasan global kurang dari 1.50C membutuhkan perubahan nyata pada berbagai aspek kehi...
Dinyatakan juga bahwa berbagai perbedaan tingkat transisi hutan, karakteristik ekologis antar pulau, disparitas ekonomi antar wilayah, dan perbedaan kondisi demografi dampaknya pada lingkungan, seperti kebutuhan air, pangan, dan energi, perlu menjadi pertimbangan dalam menterjemahkan hasil the Special Report on Global Warming of 1.50C (SR15) di tingkat nasional maupu subnasional.
Berdasarkan dokumen First Nationally Determined Contribution (NDC), pada kondisi business as usual (BAU) emisi gas rumah kaca (GRK) mencapai 2,869 giga ton CO2e (equivalent) di 2030 atau dengan pertambahan emisi tahunan sebesar 5% untuk periode 2010-2030. Total emisi GRK diproyeksikan berkurang menjadi 2,034 giga ton CO2e (reduksi 29% dari BAU) untuk unconditional mitigation scenario dan 1,787 giga ton CO2e (reduksi 38% sampai dengan 41% dari BAU) dengan conditional mitigation scenario.
Untuk NDC Indonesia terdiri atas lima sektor, yaitu energi, sampah, industrial process and product uses (IPPU), pertanian, dan kehutanan. Total reduksi emisi yang ditargetkan pada 2030 yaitu 0,834 giga ton CO2e (29%) untuk unconditional mitigation scenario dan 1.081 giga ton CO2e (38% sampai dengan 41%) dengan conditional mitigation scenario. Target reduksi emisi dalam implementasi NDC pada periode 2020-2030 memiliki berbagai tantangan baik pada nasional dan subnasional.
Laporan The Third National Communication (TNC) of Republic of Indonesia mencatat bahwa total emisi CO2e di 2014 sebesar 1,844 giga ton, atau setara dengan pertambahan emisi tahunan sebesar 13%/tahun pada periode 2010-2014, lebih tinggi dari perkiraan 5%/tahun untuk kondisi business as usual.
Sebagai konsekuensinya, pada periode 2015-2030, Indonesia perlu menjaga agar laju emisi GRK tahunannya berada pada tingkat 1% untuk mencapai target unconditional scenario dengan reduksi sebesar 29%. Sedangkan untuk mencapai target reduksi emisi 41% dibutuhkan laju emisi GRK sebesar -1% (minus 1%) dalam conditional scenario. Artinya, puncak emisi GRK nasional perlu tercapai pada periode implementasi NDC di tahun 2020-2030 untuk mampu berkontribusi pada upaya membatasi pemanasan global kurang dari 1.50C. Menggeser “beban” sektor kehutanan pada sektor energi dalam NDC Indonesia akan
menjadi upaya lebih besar dalam pengendalian perubahan iklim sangat rasional. Disisi lain, restorasi ekosistem hutan jelas memberikan manfaat pada masyarakat, antara lain menjaga keanekaragaman hayati, menjaga dan memperbaiki sumber daya alam serta jasa lingkungan.
Para ahli perubahan iklim Indonesia mendesak penguatan kemitraan global terutama untuk mendukung negara berkembang dalam implementasi NDC dalam konteks Paris Agreement.
APIK Indonesia Network adalah Jaringan Ahli Perubahan Iklim dan Kehutanan Indonesia, termasuk para praktisi dengan cakupan kegiatan meliputi bidang pendidikan, penelitian, serta pengabdian masyarakat yang berkaitan dengan perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan. APIK Indonesia Network beranggotakan 472 ahli dan praktisi yang berasal dari 101 universitas, lembaga penelitian, institusi pelatihan, kementrian, pemerintah daerah, dan entitas terkait lainnya dari seluruh Indonesia (jm/dk).
Foto: abri
