Ambon ( IndonesiaMandir i) - Rembuk Nasional 2017 yang membahas tentang Kemaritiman dan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan digelar di Aula...
Rembuk Nasional bertema “Rembuk Nasional 2017 Membangun Untuk Kesejahteraan Rakyat” ini, menghadirkan narasumber dari Dinas Kelautan Perikanan Prov. Maluku, Pusat Studi Maritim Universitas Pattimura dan Kodam XVI/Pattimura.
Pangdam XVI/Pattimura Mayjen Doni Monardo turut hadir sebagai pembicara dalam forum ilmiah yang penting ini.
Maluku sebagai kawasan yang didominasi laut, menjadi tepat untuk membahas berbagai masalah yang sedang dihadapinya. Kemaritiman dan kelautan adalah dua hal yg berbeda tetapi terkait satu sama lain, kemaritiman di atas air sedangkan kelautan dan perikanan dibawah laut.
Dalam rembuk nasional ini membahas kebijakan nasional tentang aspek perikanan dan kelautan yang dibangun dari pinggiran sesuai dengan program Nawacita Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Untuk itu langkah-langkah yang perlu di ambil antara lain pengembanganan data tentang sumber maritim dan kelautan keberlanjutan secara akurat agar mimpi untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dan Maluku sebagai lumbung perikanan dapat terwujud.
Pangdam XVI/Pattimura menjelaskan bahwa bangsa yang besar adalah menguasai samudra atau perairan laut yang luas, karena laut memiliki potensi, peran, dan fungsi strategis bagi kepentingan negara. Karena negara Indonesia merupakan negara kepulauan dimana laut menjadi pengikat dan pemersatunya sehingga laut memiliki kepentingan strategis. Kehidupan ekonomi Indonesia sebagian berasal dari sumber daya maritim dan hasil perdagangan melalui laut meski saat ini Indonesia berada di tengah pusat gravitasi ekonomi dan politik dunia sebagai titik tumpu dua samudera.
Mayjen Doni mengingatkan ada lima pilar poros visi kemaritiman Pemerintah Indonesia yaitu membangun kembali budaya maritim, menjaga dan mengelola kembali sumber daya alam, pembangunan infrastruktur dan konektivitas maritim, kemampuan diplomasi maritim untuk kepentingan nasional dan memperkuat pertahanan maritim.
Nah, disini tugas pokok TNI khususnya Kodam XVI/Pattimura sendiri ada dalam UU No. 34 Th 2004 tentang OMSP (operasi militer selain perang) melalui 14 tugas diantaranya membantu tugas pemerintahan di daerah (pasal 7 ayat 2b point 9) selaras dengan Nawacita Presiden RI yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara serta mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor strategis ekonomi domestik. Salah satunya yaitu dengan Program Emas Biru dan Emas Hijau.
Kadis Kelautan Perikanan Prov. Maluku Dr. Ir. Romelus Far Far, M.Si, dalam paparannya menjelaskan terdapat banyak lokasi yang menjadi lumbung Ikan nasional di wilayah Maluku dan datanya sudah ada di Unpatti. Untuk itu Pemda seharusnya dapat menentukan sentral perikanan terpadu dalam upaya penanggulangan kemiskinan gugus kepulauan. Anggaran program yang ada di pusat seharusnya diberikan kepada daerah tidak hanya tersimpan dipusat saja.
Dosen Unpatti Dr. Ir. Marcus Tukan, MT juga menuturkan bahwa demi memastikan pembangunan maritim dimulai dari pinggiran dan menyikapi kendalanya yaitu koniktifitas untuk memindahkan sumber daya Alam dari satu tempat ke tempat yang lain perlu adanya efisiensi transportasi wilayah kepulauan melalui permodelan infrastruktur transportasi berbasis ekonomi kepulauan. Pembangunan infrastruktur transportasi diharapkan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayah Timur Indonesia secara srategis.
Sedangkan Dr. Gino Valentino Ilimmon dari Pusat Studi Maritim Unpatti menjelaskan untuk memajukan kemaritiman perlu adanya data akurat dengan scientifick Base. Masih banyak organisme di laut Maluku yang perlu dikaji lebih dalam lagi memalui pendidikan pelatihan studi kelautan guna mengetahui potensi-potensi dan memaksilmalkan pemanfaatannya (ab).
Foto: Pendam16
