Jember ( IndonesiaMandiri ) – Langkah nyata yang ditempuh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jember untuk pro aktif membantu Pemerintah Kabupat...
Jember (IndonesiaMandiri) – Langkah nyata yang ditempuh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jember untuk pro aktif membantu Pemerintah Kabupaten Jember dalam memerangi kemiskinan layak ditiru. Pasalnya, Sabtu lalu (28/5), melalui programnya yang diberi nama “Reforma Agraria”, BPN mengajak Pemkab Jember dan Bank Jatim untuk bersama “memerangi” kemiskinan secara terpadu, terencana, dan terukur hasilnya.
“Yang kita lakukan adalah memutus mata rantai kemiskinan strukural bagi masyarakat Jember,” papar Joko Susanto, SH, MH, Kepala Kantor BPN Jember, selaku penggagas. Caranya? Dalam kesepakatan yang sudah dituangkan dengan tiga lembaga ini, ada tiga hal penting. Yakni, pengurusan sertifikat tanah secara gratis bagi masyarakat miskin, pemberian fasilitas perbankan secara mudah bagi masyarakat miskin untuk membangun usaha kecil menengah. serta pendampingan masyarakat miskin dalam pengurusan berkas sampai dengan kegiatan usahanya.
Soal sertifikat gratis, itu bagiannya BPN. Sementara pemberian fasilitas pinjaman dana untuk usaha, adalah perannya Bank Jatim. Sedangkan yang turut mengawasi sekaligus mempetakan masyarakat mana saja yang berhak memperoleh fasilitas ini, adalah tugasnya Pemkab Jember.
“Kita mau mengajak masyarakat yang kurang beruntung untuk berkembang dan semangat berusaha. Asetnya yang ada, dibantu urus sertifikat secara gratis, lalu bisadijaminkan ke perbankan,” sambung Joko. Dana yang diperoleh itu, kemudian bisa digunakan untuk usaha apapun guna menopang kehidupan sehari-harinya.
Intinya, Joko memang tidak mau langsung berbangga hati bahwa program “Reforma Agraria” yang diperkenalkannya ini bisa serta merta langsung menghapus angka kemiskinan di Jember. Tapi, ini merupakan sasaran antara saja, atau program jangka pendek. Dengan roda perekonomian masyarakat yang kurang beruntung bisa berputar, dampaknya bisa menggairahkan kehidupannya, seperti biaya hidup, pendidikan anaknya, dan lain sebagainya.
Satu hal yang menarik juga dicatat dalam program ini adalah, tidak ada penggunaan dana talangan dari APBN atau APBD. Jadi nuansa sosial sangat kuat. Itu sebabnya, saat nota kesepakatan diteken oleh Bupati Jember dr. Faida, Kepala BPN Kabupaten Jember Djoko Susanto dan Pemimpin Bank Jatim Cabang Jember M. Islah Noer, turut hadir dan menyaksikan adalah Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa (abri).